“Pemerintahan menyarankan tambahan dua RUU masuk ke Prolegnas Prioritas 2023 karena ada dinamika perubahan dan instruksi Presiden yakni gagasan peralihan UU Nomor 3 Tahun 2022 mengenai Ibu Kota Negara dan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Khalayak,” kata Yasonna di pertemuan.
Yasonna meneruskan koreksi UU IKN berisi peralihan berkenaan permodalan dan pengendalian barang punya negara. Menurut dia, UU IKN akan didukung juga oleh ketentuan khusus yang atur pendanaan, penanaman modal atau investasi, dan agunan keberlangsungan pembangunan IKN.
“Penataan itu berkaitan pemrosesan kekayaan IKN,” kata Yasonna.
Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas sebagai pimpinan rapat menjaring sikap dari 9 fraksi di DPR berkenaan saran itu. Ia menjelaskan ada 6 fraksi yang terima revisi UU IKN masuk Prolegnas Prioritas 2023, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan PPP.
Fraksi Demokrat dan PKS menolak revisi UU IKN yang diusulkan pemerintahan. Sedangkan, Fraksi NasDem belum memutuskan atau abstain.
“Yang terima ialah partai politik simpatisan pemerintahan, semua. Yang menampik adalah PKS dan Demokrat,” kata Supratman.
Lantas ada suara ada dari mikrofon. Suara yang menginterupsi Supratman itu ialah suara anggota DPR RI Fraksi NasDem Taufik Basari, yang sampaikan jika NasDem berlaku abstain.
“Pimpinan, NasDem abstain barusan, untuk saran pemerintahan barusan,” kata suara itu. Kemudian, Supratman membacakan ringkasan rapat. Rapat mengaitkan sekitar 41 RUU masuk Prolegnas Fokus 2023.
“Untuk menyetujui, prolegnas RUU peralihan fokus 2023 sekitar 32 RUU, prolegnas RUU prioritas tahun 2023 sekitar 41 RUU, prolegnas RUU peralihan ke-4 RUU tahun 2020-2024 sekitar 259 RUU,” tutur Supratman.
Ringkasan itu disepakati oleh beberapa peserta rapat. Rapat disudahi dengan penandatanganan Prolegnas Prioritas 2023 itu.
Usulan Prolegnas Prioritas 2023:
RUU Usulan DPR:
1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
7. Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang- Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan)
8. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
9. Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.
10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
11. Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law) dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 tertulis Rancangan Undang- Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law).
12. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
13. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.
14. Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia.
15. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
16. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
17. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
18. Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (Omnibus Law) Dalam Perubahan Ketiga 2020-2024 Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional).
19. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
20. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
21. Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian.
22. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.
23. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.
24. Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.
25. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
26. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
RUU usulan pemerintah:
27. Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
28. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata.
29. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
30. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
31. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
32. Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri.
33. Rancangan Undang-Undang tentang Wabah.
34. Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
35. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
36. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
37. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
38. Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
RUU usulan DPD:
39. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
40. Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan.
41. Rancangan Undang-Undang DPD Usulan baru Prolegnas tentang Bahasa Daerah.
